Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum Sosialisasi Perda Pesantren

MAJALENGKA - Sejak disahkan DPRD pada 1 Februari 2021, Pemda Provinsi Jawa Barat terus menyosialisasikan Perda Penyelenggaraan Pesantren ke kabupaten/kota. 

Kali ini Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum sosialisasi ke Kabupaten Cirebon dan Majalengka. Di Cirebon Uu roadshow di Madrasah Aliyah Negeri Model Babakan Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin. Sementara di Majalengka Uu berkunjung ke Pondok Pesantren Ar-Rohmat, Desa Weragati, Kecamatan Palasah. 

Baca juga: Presiden Jokowi: Bapak Sandiaga Solahuddin Uno Kita Berikan Tanggung Jawab Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Menurut Uu, sosialisasi Perda Pesantren ke daerah dimaksudkan untuk melihat langsung kehidupan pesantren di tiap daerah dengan dinamika permasalahannya. Apa yang didapat selama raodshow akan dijadikan bahan masukan untuk membuat petunjuk pelaksanaan dan teknis perda. Ini juga berguna saat penyusunan peraturan gubernur sebagai turunan perda. 

"Perda ini perlu juklak juknis berdasarkan masukan para kiai dan ulama (pesantren) agar (juklak juknis) sesuai harapan, " ujarnya di Kabupaten Majalengka, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Bupati Pangandaran Himbau Warganya untuk Hindari Kerumunan

Uu menjelaskan, ada tiga hal yang jadi fokus Perda Pesantren, yakni penyuluhan, pembinaan, dan pembiayaan. Pada aspek penyuluhan, perda mengamanatkan pemberdayaan pesantren di berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, pertanian, dan lingkungan hidup. 

“Ini jadi tanggung jawab semua (perangkat daerah), bukan Biro Kesra saja, ” sebut Uu. 

Baca juga: Presiden Jokowi: Saya Tak Ingin Sekadar Bagi-bagi SK Perhutanan Sosial

Kemudian pembinaan, yakni penguatan SDM pesantren seperti santri, pengajar, serta kiai dan ulama. “Termasuk di dalamnya adalah ijazah atau syahadah yang akan dihargai dan disamakan sederajat, " tambah Uu. 

Selanjutnya, pembiayaan pesantren yang mencakup kesejahteraan pengajar pesantren, dana BOS santri, serta pembangunan fisik. Uu menegaskan, selama pesantren terdaftar secara legal maka Pemdaprov Jabar berkomitmen memberikan bantuan, sepanjang itu sesuai kebutuhan.  

Baca juga: Di Tahun 202I Menkominfo Minta Kinerja ASN nya Lebih Baik Dari Sebelumnya

Setelah perda terbit, bantuan ke pesantren bukan lagi dalan bentuk dana hibah melainkan dana reguler sama seperti pembiayaan SMA/MA. "Jadi kiai nanti kalau diberi bantuan pemerintah hanya menerima manfaat, tidak ikut membangun, " sambung Kang Uu.

Dalam implementasi Perda Pesantren ini, Pemdaprov Jabar dibantu Kementerian Agama terutama dalam pengembangan program di pesantren. Untuk itu, Uu berterima kasih. 

Baca juga: Refleksi Akhir Tahun, Bupati dan Wabup Bogor Sampaikan Prestasi Yang Diraih di Tahun 2020

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Adib M.Ag mengatakan, Perda Pesantren sangat membantu Kemenag dalam penguatan pesantren seperti amanat UU 18/2018 tentang Pesantren. Saat ini, Kemenag sedang meregistrasi jumlah pesantren termasuk salah satunya di Kabupaten Cirebon. Saat ini sudah ada 772 pesantren, namun masih banyak yang belum teregistrasi. 

"Perda Pesantren akan semakin memperkuat peran pesantren dalam pembangunan. Dengan regulasi ini, upaya penguatan pesantren di Jabar makin memiliki dasar, " katanya.  

Cirebon dan Majalengka adalah daerah keempat dan kelima roadshow Perda Pesantren. Sebelumnya, Panglima Santri telah sosialisasi di Kabupaten Subang, Purwakarta, dan Kota Bandung. Mendatang, sosialisasi rencannya akan dilakukan di Kabupaten Ciamis. (***)