Kemenkop dan UKM Tetapkan Enam Strategi Untuk Bangkitkan Koperasi dan UMKM

JAKARTA - Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM menetapkan enam strategi yang akan diterapkan tahun ini untuk membangkitkan sektor koperasi dan UMKM meliputi bidang perkoperasian, usaha mikro, UKM, kewirausahaan, penyaluran dana bergulir, dan penguatan pemasaran produk.

Baca juga: Bantu Pelaku UMK Bertahan di Tengah Pandemi, Pemerintah Bantu Modal Kerja Senilai Rp2,4 Juta

"Untuk bidang perkoperasian kami menargetkan

terwujudnya koperasi modern, ” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan Jakarta, Kamis (21/1/2021).

Baca juga: Ingin Alamat Rumah atau Toko Masuk Google Maps? Begini Caranya

Ia mengatakan koperasi modern akan dikembangkan melalui perluasan model bisnis koperasi dan fasilitasi pemanfaatan teknologi melalui digitalisasi koperasi.

Baca juga: 21 Paket Pelatihan Bagi Masyarakat Kurangi Angka Pengangguran

Selain itu juga melalui pembiayaan dan penjaminan koperasi dengan skema permodalan, penerapan GCG (Good Corporate Governance) koperasi melalui sistem pengawasan terpadu, dan pengembangan SDM perkoperasian serta jabatan fungsional.

Baca juga: Di HJB ke-539, Kapolresta Bogor Kota: Saya Ingatkan Jangan Ganggu UMKM di Kota Bogor

Sementara untuk usaha mikro diharapkan

yang tercapai berupa terwujudnya usaha mikro yang naik kelas.

Baca juga: Pemkab Kuningan: Bisnis Ternak Kelinci, Kelompok Peternak Muda (KPM) Farm Jaya Rabbitry Perlu Perhatian Pemerintah

Untuk itu pihaknya mendorong pembiayaan usaha mikro melalui fasilitasi penguatan modal, kemudahan izin dan perlindungan di area infrastruktur publik, pengembangan rantai pasokan usaha mikro melalui standarisasi dan skema jaringan pemasaran. Kemudian pengembangan kapasitas usaha mikro melalui transformasi informal menuju formal.

Bidang UKM

mendorong pelakunya masuk ke pasar ekspor melalui pengembangan investasi dan UKM dengan skema pembiayaan dan potensi investasi serta pengembangan SDM UKM melalui fasilitasi pelatihan dan pendampingan. Seiring dengan pengembangan kawasan atau kluster UKM berbasis ekspor.

Baca juga: KPM PKH Kecamatan Purwadadi Dapatkan Pelatihan Keterampilan Wira Usaha

Selanjutnya pengembangan kawasan dan rantai pasok UKM berbasis tematik potensi kewilayahan dan kemitraan serta perluasan akses pasar

 produk UKM.

Lalu untuk bidang Kewirausahaan dengan

peningkatakan rasio kewirausahaan yang saat ini 3, 47 persen.

Baca juga: Bantuan Presiden Produktif Diberikan Ke Pelaku Usaha Mikro Tak Memiliki Kredit

“Kami akan fokus pada konsultasi bisnis dan layanan pendampingan usaha serta pengembangan teknologi informasi dan inkubasi usaha, ” katanya.

Hal itu ditunjang dengan pengembangan ekosistem bisnis melalui kerja sama dunia usaha/industri dan perguruan tinggi, pembiayaan wirausaha melalui perluasan akses pembiayaan dan fasilitasi permodalan.

Baca juga: Ridwan Kamil Brand Ambassador Gernas BBI Jabar

Sedangkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)-KUMKM pun akan diperkuat untuk menyalurkan dana bergulir bagi koperasi sektor riil meliputi pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan UKM strategis.

Selanjutnya Lembaga Layanan Pemasaran (LLP)-KUMKM akan ditingkatkan kapasitasnya dalam melayani pemasaran dan perdagangan lokal, regional, dan internasional.

“Kami akan mendorong pengembangan SMESCO HUB untuk Indonesia Bagian Timur didukung dengan pelatihan dan pengembangan Program Sparc, ” kata Teten.

Baca juga: Budidaya Porang Ciptakan Lapangan Kerja dan Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Hutan

Di lain pihak ia menambahkan Banpres Produktif untuk pelaku usaha mikro pada tahun 2020 juga telah tersalurkan kepada 12 juta usaha mikro (100 persen) dengan nilai anggaran Rp28, 8 triliun.

Untuk Program Banpres Produktif Usaha Mikro Tahun 2021 Kementerian Koperasi dan UKM telah berkirim surat ke Kementerian Keuangan dengan Nomor 79/M.KUKM/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, terkait usulan penambahan anggaran sebesar Rp28, 8 triliun.

Jumlah itu ditargetkan menyasar 12 juta pelaku usaha mikro yang akan diberikan dana bantuan langsung sebesar Rp2, 4 juta.

Baca juga: BUMDES Sukawana Kecamatan Kertajati Dapat Income dari Sampah

“Penyaluran BanPres/ BPUM akan diprioritaskan dari aspek pemerataan antardaerah dan yang belum menerima bantuan BanPres/BPUM dan bagi yang sudah mendapatkan bantuan BanPres/BPUM akan diarahkan untuk mengakses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, ” kata Teten.(***)