BANJAR - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum akan menjalani penyuntikan vaksin COVID-19 di RSUP Dr. Hasan Sadikin, Kota Bandung, Kamis (14/1/2021).
Kang Uu mengatakan, sehari sebelum penyuntikan vaksin COVID-19, tidak ada persiapan khusus yang dilakukan dirinya.
“Persiapan saya, hanya menguatkan mental untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Gubernur Jabar. Adapun persiapan-persiapan khusus tidak ada, " kata Kang Uu di Kota Banjar, Rabu (13/1/2021).
“Masalah makanan tidak ada yang dipantang karena memang tidak ada arahan-arahan yang lebih spesifik dalam menghadapi persiapan vaksin, " imbuhnya.
Saat penyuntikan COVID-19, Kang Uu akan didampingi Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Hal itu, kata Kang Uu, menunjukkan bahwa Jabar kompak menyukseskan vaksinasi COVID-19.
Kang Emil sendiri tidak dibolehkan mengikuti vaksinasi COVID-19. Sebab, ia merupakan relawan uji klinis fase ketiga vaksin COVID-19.
"Kang Emil akan hadir ke RSUP Hasan Sadikin. Sambil ketawa, beliau menyampaikan bahwa beliau akan mendampingi saya, takut saya nangis kesakitan, " ucapnya.
“Saya senang divaksin didampingi oleh Pak Gubernur. Itu menunjukkan kedekatan kami, kebersamaan kami. Sampai ada canda seperti itu dan juga beliau akan hadir sebagai bentuk kebersamaan, ” tambahnya.
Kang Uu pun menyatakan, dirinya tidak merasa takut sama sekali saat menjalani vaksinasi COVID-19. Apalagi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA).
Pun demikian dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sudah mengeluarkan fatwa vaksin COVID-19 halal dan suci.
“Saya tidak ada rasa ketakutan, teu was-was teu mang-mang dan tidak bimbang, ” katanya.
Kang Uu berharap masyarakat untuk turut menyukseskan vaksinasi COVID-19 dan tidak terpengaruh oleh berita bohong atau hoaks yang beredar di media sosial maupun aplikasi percakapan.
“Harapan kami masyarakat tidak ragu, pejabat saja divaksin kenapa masyarakat tidak. Yang bagi mereka yang suka menakut-nakuti, tolong hentikan. Ingat tidak ada keputusan pemerintah untuk menyengsarakan rakyat, ” ucapnya.(***)