Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum: Izin Pertambangan Jadi Kewenangan Pernerintah Pusat Perlu Dikaji Ulang

BANDUNG - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum meminta pemerintah pusat mengkaji kembali kebijakan peralihan kewenangan izin pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Menurut Kang Uu, peralihan izin tersebut akan menyulitkan pengusaha untuk membuat izin. Selain itu, masyarakat terdampak pertambangan pun akan sulit melakukan pelaporan. 

Baca juga: Petani Cirebon Menangis 5.287 Hektare Persawahan Terancam Puso Karena Banjir

"Menyikapi masalah kewenangan tentang yang sekarang diambil lagi oleh pusat. Menurut kami ini akan semakin menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan legalitas (usaha pertambangan), " kata Kang Uu di Kota Bandung, Selasa (19/1/2021). 

Kang Uu mengatakan, peralihan izin tersebut akan memperpanjang proses perizinan. Hal itu, kata ia, akan membuat pengusaha sulit mendapatkan legalitas. 

Baca juga: Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo: Ada Perbaikan dari Purchasing Managers Index

"Waktu perizinan masih di pemerintah daerah, banyak masyarakat yang merasa berat membuat legalitas untuk kegiatan pertambangan. Itu membuat banyak galian yang tidak berizin, " ucapnya. 

"Saat saya ditugaskan oleh Gubernur Jabar melakukan monev (monitoring dan evaluasi) ke kota/kabupaten, sebagian besar tidak memiliki izin resmi, sehingga tidak ada retribusi, " imbuhnya. 

Baca juga: Onny Widjanarko: Perekonomian Domestik Menunjukkan Perbaikan

Selain itu, menurut Kang Uu, saat pengusaha pertambangan tidak memiliki izin, kegiatan pertambangan mereka akan sporadis dan tidak terukur. Pemerintah pun akan kesulitan memantau dan mengawasi. Hal itu tentu akan berdampak pada kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar pertambangan. 

"Sebetulnya para pengusaha ingin punya legalitas dan ketenangan dalam usahanya. Tapi karena dianggap sulit untuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah, maka mereka tidak memiliki izin, " katanya. 

Baca juga: Dukung Industri Perfilman Indonesia, Pemkab Bogor Gelar Festival Film Pendek Bogor 2021

"Harapan kami, ada kuota, batas (luas) tertentu untuk sekian hektare izin bisa di kabupaten/kota, sekian hektare di pemerintah provinsi, untuk sekian hektare baru izin dari pusat, " tambahnya.

Kang Uu pun berharap pemerintah pusat kembali mengkaji kebijakan tersebut secara komprehensif, sehingga kewenangan yang diputuskan menjawab masalah sesungguhnya di lapangan. 

Baca juga: Ridwan Kamil Tetapkan UMK Provinsi Jabar Tahun 2021

"Harapan kami pemerintah pusat memberikan mekanisme yang jelas tentang pengurusan izin, " ucapnya.(***)