Perhutani KPH Ciamis Genjot Implementasi Perhutanan Sosial di Kabupaten Ciamis

Sekjen LMDH Giri Mukti Cigayam, Komar Siddiq, mengatakan tujuan sosialisasi dan diskusi ini agar masyarakat desa hutan dapat memahami dan memanfaatkan Perhutanan Sosial.

Baca juga: Hari HAM, Jokowi: Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM Maka Kita Menjadi Bangsa yang Lebih Beradab

Dalam kesempatan itu, pihaknya pun menjelaskan Permen LHK (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) No 83 tahun 2016 kepada masyarakat. Selain itu, Permen LHK No 39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani.

Lebih lanjut Omay menuturkan yang hadir dalam acara tersebut dan menjadi nara sumber  berasal dari Perum Perhutani KPH Ciamis Bidang Perhutanan Sosial, Andri Heriawan, Asper (Asisten Perhutani) KBKPH Banjar Selatan, Amar Sukmana serta pendamping/Pokja PPS, Ilham dan terakhir dari TPM Perhutani, Dede Yuyu.

Baca juga: Pemuda Tasikmalaya Kedapatan Bawa Obat Keras Saat Operasi yustisi

Omay mengatakan, Struktur sosial, ekonomi dan lingkungan yang merupakan pilar kelestarian, menjadi tanggung jawab semua elemen. Baik di kawasan maupun luar kawasan hutan.

“Konsep terintegrasi harus terbentuk. Untuk menciptakan pilar tersebut, ” ujarnya.

Baca juga: Diangkat Jadi Mentri Perdagangan, Burmalis Ilyas: Selamat Bertugas Uda Lutfi

Selain itu, Omay juga menjelaskan di Cigayam terdapat Hutan Pengundusan atau Hutan Pangkuan Desa (HPD) dengan luas lahan 439 hektar lebih.

Menurutnya, agar hutan itu bisa oleh masyarakat manfaatkan, maka perlu kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat.

Baca juga: Indonesia Satu Bukan Sekedar Nama, Tapi Tujuan!

“Berupa pengelolaan Hutan Desa. Juga izin usaha hutan kemasyarakatan, ” terangnya.

Asper Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (KBKPH) Banjar Selatan, Amar Sukmana, menuturkan sosialisasi PS merupakan regulasi dari Kementrian Kehutanan.

Baca juga: Kapolsek Tanah Sareal Instruksikan Bhabinkamtibmas Monitoring Penyaluran BST

" Perhutanan Sosial bertujuan  untuk memberikan akses yang lebih luas ke masyarakat dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan. Sehingga ekonomi masyarakat pun bisa lebih meningkat" ungkapnya

Amar pun menyebut, ajuan dari LMDH Giri Mukti tentang HPD yang luasnya lebih dari 439 hektar, saat ini sedang dalam proses. “Mudah-mudahan bisa segera selesai, ” jelasnya.(***)

Baca juga: Tony Rosyid: Terusik Rasa Keadilan, UBN Back To Public