Daftar Penerima Vaksin Tidak Jelas, Gubernur Jabar Minta Data Ke Pusat

BANDUNG   - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta pusat membagi data penerima vaksin tahap pertama yang saat ini sedang berlangsung. Hal itu guna memudahkan pemerintah daerah mengontak penerima vaksin.

Untuk diketahui, pada tahap pertama hanya tujuh kota kabupaten yang dipilih pemerintah pusat dalam melaksanakan vaksinasi tahap pertama yaitu Kota Bekasi, Kota Bogor, Depok, Bandung, Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Cimahi dengan total 76.000 dosis dari total 97.080 dosis yang dikirim pusat ke Jabar.

Baca juga: Ketua Satgas Covid-19 Banjarsari Ciamis, Dedy Mudyana, Imbau Seluruh Masyarakat Agar Taat Aturan PPKM

"Saya sudah telepon Pak Budi Gunadi Sadikin menyampaikan dan beliau secara prinsip menyetujui selama ada koordinasi. Ada dua hal yang saya sampaikan pertama data-data penerima vaksin mohon di-share ke daerah secara detil. Jadi kalau ada nanti sudah terdaftar lalu tidak datang kami dengan mudah melacak ke alamatnya, " ujar Ridwan Kamil pada saat meninjau pemaksinan di RSHS, Kota Bandung, Kamis 14 Januari 2021.

"Hal itu saya sampaikan supaya manajemen vaksinasi ini berhasil di daerah dan akan berhasil juga di pemerintah pusat yang bergerak. Jangan nanti viral-viral sesuatu karena mis koordinasi data, saya kira itu, " ujar Ridwan Kamil menambahkan.

Baca juga: Rumah Sakit Darurat Secapa AD Siap Tampung Pasien Covid -19

Yang kedua, lanjut dia, memang pemerintah pusat Kemenkes untuk tahap pertama ini ingin memastikan dulu berlangsung dengan lancar atau sekurang-kurangnya seperti apa.

"Itulah kenapa di tahap pertama penerima vaksin ditentukan langsung oleh pemerintah pusat dan di tahap kedua sudah disetujui nanti provinsi akan mengajukan proporsi berapa daerah-daerah yang lain karena kami yang lebih tahu lapangan sehingga proses vaksinasi bisa berjalan sesuai proporsional, " tutur Ridwan Kamil.
[15/1 03.08] Nanang Suryana  Saputra: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil antar Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum, disuntik vaksin Covid-19, di RSHS Bandung, 14 Januari 2021. /Tangkapan layar Humas Jabar

Baca juga: Ridwan Kamil: Pembatasan Bukanlah Pelarangan Sudah Sesuai Dengan Amanat PP 21

Menurut dia, alasan-alasan yang diungkapkan itu dipahami dan disetujui Menkes. Namun nanti dari prosesnya itu bukan diserahkan langsung tapi lebih dikordinasikan.

"Sesuai alasan Pak menteri tidak semua daerah punya kesiapan seperti Jawa Barat kan. Jadi artinya kebijakan itu berdasarkan permohonan, Jawa Barat memohon itu karena kami siap, " kata dia

Baca juga: Presiden Jokowi Ajak Industri Farmasi Lakukan Reformasi Secara Masif

Sebelumnya, Ridwan Kamil menuturkan, pemilihan tujuh daerah yang dilibatkan dalam pemaksinan tahap pertama ada di kewenangan pusat.

"Inilah yang saya sampaikan juga terkait ke Karawang yang sudah 5 minggu kenapa tidak jadi prioritas. Itu sudah saya sampaikan jadi saya pertama mohon maaf karena kewenangan menunjuk tujuh daerah pertamanya ternyata belum diserahkan ke provinsi, " ucap Ridwan Kmail.

Baca juga: Menteri Agama, Fachrul Razi, Terkonfirmasi Positif Covid-19

"Saya akan mengajukan argumentasi agar manajemen distribusi ini biar provinsi yang ngatur karena kami yang tahu betul mana zona merah mana apa secara harian kan. jadi isu itu kami angkat untuk didelegasikan ke provinsi, " kata dia.

Ridwan mengatakan, pihaknya akan mengusulkan ke pemerintah pusat agar manajemen vaksin ini 100% diserahkan ke daerah. Pasalnya selama ini siapa yang dipanggil melalui SMS by name by address tidak terlalu ketahui provinsi.

"Sehingga kalau ada tidak datang atau apa kami tidak bisa mengontak melakukan tindakan-tindakan terukur. Nah ini akan saya sampaikan ke pak menteri mudah-mudahan didengar, " ujar Ridwan Kamil.***