Ridwan Kamil Diundang Bareskrim Polri Ada Apa ?

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan memenuhi undangan klarifikasi Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, terkait dugaan pelanggaran adanya pengumpulan massa yang berpotensi terjadinya penyebaran COVID-19 di Megamendung, Kabupaten Bogor. 

Baca juga: TREMBESI Perhutani, Kolaborasi Antar BUMN Tunjukan Sinergitas dan Implementasi Untuk Indonesia

Kang Emil didampingi Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Daerah Provinsi Jabar akan mengunjungi Kantor Bareskrim Polri di Jakarta, Jumat (20/11/20). 

"Sebagai warga negara yang taat hukum, maka undangan panggilan Bareskrim Polri wajib kita penuhi dengan baik. Besok Jumat, 20 November 2020 akan hadir di Bareskrim Polri ditemani Kepala Biro Hukum, " kata Kang Emil dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (19/11/20). 

Baca juga: Wapres K.H Ma'aruf Amin Berduka Atas Wafatnya Syekh Ali Jaber

Kang Emil mengatakan, Bareskrim Polri mengundang dirinya untuk memberikan klarifikasi. Selain ia, sejumlah pihak pun dimintai hal serupa oleh Bareskrim Polri. 

"Kepolisian meminta klarifikasi dari sejumlah pimpinan wilayah tempat peristiwa tadi. Walaupun asal muasal dan latar belakang situasinya tidak bisa dipersamakan, " ucapnya.

Baca juga: Tony Rosyid: Anies Pemimpin, Bukan Pengecut!

Kang Emil menegaskan, undangan Bareskrim Polri bukan untuk pemeriksaan, melainkan meminta keterangan terkait kegiatan di Bogor yang diduga melanggar protokol kesehatan. 

"Pak Anies Baswedan sudah memberikan klarifikasi dan saya sudah menerima surat kemarin sore untuk dimintai keterangan. Jadi, bahasanya bukan diperiksa, tapi dimintai tambahan keterangan terkait acara di Bogor, " katanya. 

Baca juga: Diangkat Jadi Mentri Perdagangan, Burmalis Ilyas: Selamat Bertugas Uda Lutfi

Menurut Kang Emil, sistem pemerintahan Jabar berbeda dengan DKI Jakarta. Kewenangan teknis, seperti kegiatan masyarakat, berada di level bupati/wali kota. Sedangkan, hubungan provinsi dan kabupaten/kota bersifat koordinatif. 

"Kalau di luar DKI Jakarta semua kewenangan teknis ada di bupati/wali kota, jadi ada ribuan kegiatan setiap tahun di Jabar itu dikelolanya oleh bupati dan wali kota. Karena hubungan antara bupati, wali kota dengan gubernur itu sifatnya koordinatif, " Pungkasnya(***/Nang Surya)

Baca juga: Sunat Dana BST, Ini Yang Di Lakukan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi