Pemda Dihimbau Karantina Bagi Pemudik 5 × 24 Jam

Pemda Dihimbau Karantina Bagi Pemudik 5 × 24 Jam

JABAR- Prof Wiku Adisasmito meminta semua pihak mematuhi kebijakan peniadaan mudik lebaran. Ia memperingatkan bagi yang nekat melanggar siap untuk menerima sanksi berupa diminta kembali ke asal perjalanan.

"Saya meminta pemerintah daerah dan satgas di daerah, untuk melakukan karantina selama 5×24 jam bagi masyarakat yang datang dari luar daerah. Sehingga dapat mencegah penularan dengan optimalisasi Posko di desa atau kelurahan, ” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito saat keterangan pers Perkembangan Penanganan COVID-19 disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Gedung Graha BNPB, Jakarta, Selasa, 11 Mei 2021.

Namun kata dia, apabila para pemudik nekat hingga tiba di kampung halamannya, maka Satgas meminta pemerintah mengambil tindakan untuk mengkarantina pemudik tersebut. Dan sangat diharapkan pos komando (posko) di desa dan kelurahan mengoptimalkan perannya dalam penanganan COVID-19 di tingkatan terkecil.

Sangat disayangkan sekali jika pemudik yang nekat itu tiba di kampung halamannya. Karena masyarakat yang mudik berpeluang untuk tertular ataupun menularkan COVID-19. Perlu dipahami bahwa penyekatan adalah bagian dari kebijakan pelarangan mudik yang sepatutnya dipatuhi masyarakat agar virus COVID-19 tidak menyebar secara luas.

Terjadinya penularan dapat diakibatkan mobilitas orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan sedianya masyarakat tidak seharusnya melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah karena berpotensi mendapatkan konsekuensi hukum.

“Patuhi kebijakan ini untuk kebaikan bersama dalam mencegah terjadinya penularan COVID-19, ” Tegas Wiku.

Yang sangat dikhawatirkan, adanya dampak dari peningkatan kasus baru yang baru akan terlihat dalam 2 - 3 minggu paska kegiatan mudik. Dan potensi peningkatan kasus dapat terjadi apabila masyarakat terus memaksakan diri untuk melakukan mudik.

“Perlu diingat, esensi peniadaan mudik adalah untuk mencegah terjadinya penularan dan lonjakan kasus, ” pungkas Wiku.

Sumber : Info kabinet

Editor : Feri 

BOGOR JABAR
Feri

Feri

Previous Article

Dinilai Tidak Transparan, Bupati Bogor Wajib...

Next Article

Pangandaran Regency Government Continue...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 242

Postingan Tahun ini: 1274

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 215

Postingan Tahun ini: 1335

Registered: Sep 22, 2020

salehwagidi

salehwagidi

Postingan Bulan ini: 144

Postingan Tahun ini: 260

Registered: Apr 16, 2021

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 141

Postingan Tahun ini: 764

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Widian.

Oknum Kepala Sekolah SD di Toraja Utara, Diduga Cabuli 3 Muridnya
Tak Pernah Pegang Kartu ATM, Bansos PKH Diduga Dicairkan Pengurus
Orang Tua Korban Pemukulan di Nagori Sihaporas Akui Buat Laporan Palsu Ke Polres Simalungun Karna Disuruh
Beredar Kabar Ombas Bakal Ubah RSUD Pongtiku, Yunus Garaga: Yang Penting  Sudah Milik Pemda
banner

Follow Us

Recommended Posts

Telat Bayar, Oknum Debt Colektor BFI Finance Kota Bogor Ancam Konsumen 
IKKPAS  Minta Ade Yasin Klarifikasi Pernyataannya Guna Meredam Polemik
Dua Lelang Proyek di Satker DPUPR Tanpa Nama Paket Pekerjaan Dipertanyakan
Akhirnya Jalan Berlubang Cemplang - Ciasmara Kab Bogor Diperbaiki 
Pimred Media Online di Simalungun Tewas Diduga Diterjang Peluru Orang Tak Dikenal