BOGOR, - Jajaran pengurus pusat Perkumpulan Pengusaha Pasar Malam Indonesia (P3MI) menggelar rapat internal, guna membahas kemajuan organisasi yang mayoritas di isi oleh pengusaha Event Organizert (EO), Equipment, Wahana Hiburan Rakyat Keliling (Korsel) dan Pedagang Pasar Malam.
Selain membahas berbagai program jangka pendek, menengah dan panjang, rapat ini juga sekaligus pemberiaan mandat dan pengangkatan Ketua baru DPD DKI Jakarta. Kepala Bidang Humas DPP, Ika Harini, S.E, Ak. di angkat sebagai Ketua DPD P3MI DKI Jakarta dan pengangkatan merujuk ke pada ADRT yang berlaku.
Hadir dalam rapat tersebut Ketua Umum DPP P3MI, Agus Chandra, S.E, Wakil Ketua Umum, Yozart Bestari, Sekjen DPP P3MI, Dedy Syt. Nasution, Ketua Harian, Filman Hutabarat serta pengurus inti lain nya dan jajaran pengurus DPD DKI Jakarta. Rapat yang berlangsung di Happy Valley International Guest House, Cipayung-Kab.Bagor ini di mulai dari pukul 15.00 WIB, Rabu (23/12/2020).
Berbagai program di sampaikan oleh setiap kepala bidang di dalam rapat yang berlangsung dengan penuh kekeluargaan. Salah satu poin program yang menjadi perhatian khusus yaitu adanya kolaborasi organisasi yang diisi oleh pelaku Usaha Kecil Kerakyatan ini dengan pemerintah. Sebagaimana program Pemerintah Pusat dalam memajukan para pelaku usaha mikro dan kecil ini, terlebih di masa Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.
Jajaran pengurus DPP P3MI berharap ada nya perhatian khusus Pemerintah Pusat kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang bergerak di pasar malam. Kepada ketua DPD DKI Jakarta yang baru di angkat, Agus Chandra, S.E. menekankan agar bisa memajukan P3MI di wilayah yang sangat sentral dan menjadi barometer untuk DPD lain nya.
“ Saya berharap, seluruh jajaran pengurus DPP dan DPD di seluruh Indonesia untuk bersama-sama memajukan organisasi yang kita bangun bersama ini, demi kemaslahatan anggota yang seluruh nya adalah pelaku usaha kerakyatan, yang saat ini di masa Pandemi Covid-19 mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha, dikarenakan ada berbagai kebijakan dan aturan pemerintah pusat dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19, ” ujar Agus Chandra.
Lanjut Agus, “ Kepada pemerintah pusat yang mengeluarkan berbagai kebijakan, Kami meminta untuk memperhatikan nasib para pedagang pasar malam yang saat ini yang tidak bisa menjalankan usaha nya.”
Untuk diketahui, organisasi yang berdiri dari 2013 ini sudah memiliki 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Indonesia, dengan jumlah anggota nya lebih kurang 2 juta orang. Sejak virus Corona melanda Indonesia dari bulan April 2020 hingga saat ini, hampir lebih dari separuh anggota yang ada tidak bisa menjalankan usaha. Sementara pemilik wahana hiburan rakyat keliling (Korsel) terpaksa mem-PHK karyawan nya lantaran usaha mereka tidak bisa beroperasi lagi dan merugi.
Tentunya ini menjadi PR bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menanggulangi bertambah nya pengangguran pasca Pandemi Covid-19.
(LUKY JAMBAK)