DPRD Bogor Setuju Bansos Dilanjut, Tapi Bentuknya Uang, Pemkab Bogor Diminta Anggarkan

DPRD Kabupaten Bogor meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menganggarkan bantuan sosial (bansos) tunai untuk meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19.

Permintaan tersebut telah disampaikan DPRD lewat surat rekomendasi DPRD Kabupaten Bogor kepada Bupati Bogor.

Baca juga: Anggota Komisi V DPR RI, Sudewo: Kegagalan Konstruksi Tol Jawa Harus Jadi Bahan Evaluasi

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim mengatakan, dalam rapat pembahasan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi masyarakat, seluruh fraksi mendukung pemberian bansos dilanjutkan tahun ini.

“Kami semua sepakat bansos dilanjutkan tapi dalam bentuk bantuan langsung tunai, agar meminimalisir penerima yang kurang tepat, ” ujar Agus Salim, Senin (5/4).

Baca juga: Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti: Pengembangan Konsep Desa Wisata Menciptakan Banyak Lapangan Pekerjaan

Menurutnya, bansos Covid-19 yang diberikan Pemkab Bogor kepada masyarakat kurang mampu sudah memasuki tahap akhir. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Bogor melalui surat nomor 170/144-DPRD tanggal 25 Januari 2021 merekomendasikan kepada Pemkab Bogor untuk tetap melanjutkan bansos Covid-19 sebagai bagian dari jaring pengaman sosial.

“Kami juga meminta pemerintah menetapkan standarisasi dan klasifikasi dalam pemberian bansos dengan mempergunakan perhitungan/kajian prediksi skenario terburuk terhadap jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19 sedikitnya 6 bulan ke depan, ” ungkapnya.

Baca juga: Berbagi Di Bulan Suci Ramadhan, Sebagai Rutinitas Anggota DPRD Asal Pamijahan Bogor

Selain itu, Agus Salim meminta Pemkab Bogor tidak kendor dalam menangani pandemi Covid-19. Upaya pemulihan ekonomi dengan melonggarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), harus diiringi langkah yang ketat untuk mencegah penularan virus.

“Untuk itu Dinas Kesehatan (Dinkes) wajib mempublikasikan secara berkala, baik kepada kepala daerah maupun DPRD, terkait ketersediaan sarana dan prasarana penunjang Covid-19 melalui mekanisme surat atau rapat-rapat, ” pinta Agus Salim.

Baca juga: Anggota Komisi X DPR RI Hasannudin Wahid Usulkan Menparekraf ‘Work From’ Dieng

Tak kalah penting, DPRD juga meminta agar Dinkes menyiapkan sistem konsultasi digital antara pasien Covid-19 dengan tenaga medis yang melakukan isolasi mandiri di rumah dengan gejala ringan.

“Sinkronisasi data Covid-19 baik manual maupun digital baik Dinas Kesehatan, Gugus Tigas, Si Tegar dan produk data lainnya agar memberikan kemudahan informasi kepada masyarakat Kabupaten Bogor, ” tandasnya.(Imbris Ghadni)

Baca juga: PPNI Kepri Titipkan 6 Tuntutan Perawat ke Ria Saptarika