Terkait Berita Aksi Demo AIPBR, Media Heibogor.com Diduga Langgar KEJ

Terkait Berita Aksi Demo AIPBR, Media Heibogor.com Diduga Langgar KEJ
Judul dan isi berita Heibogor.com yang diduga langgar Kode Etik Jurnalis (KEJ).

BOGOR, - Miris media yang diduga digadang gadang orang nomor satu di Kabupaten Bogor, ternyata dalam penulisan jauh dari kaidah dan aturan, bahkan terkesan tidak mengikuti 11 Pasal Kode Etik Jurnalis (KEJ)
 
"Salah satunya media Heibogor.com yang menampilkan judul, "Wartawan Gadungan Ngamuk Tak Terima Pernyataan Ade Yasin Laporkan ke Polisi" yang tayang pada (21/06), jika dikaji dari judul serta isi berita, sangat jauh dari karya jurnalistik. Apakah berita seperti ini yang harus dibanggakan, bahkan dalam penulisan tanpa mengedepankan praduga tidak bersalah, atau mungkin ini yang dimaksud wartawan asli, " celoteh Iwan Boring.
 
Masih katanya, seharusnya dalam penulisan, jurnalis wajib mengedepankan praduga tak bersalah, karena itu semua ada dalam 11 Pasal Kode Etik Jurnalis (KEJ), salah satunya di Pasal (1), Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
 
Serta Pasal (10), Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
 
Iwan menambahkan, jurnalis itu berangkat dari fakta, bukan dari imajinasi atau daya khayal, ia harus rigid tidak diperkenankan abu-abu tak boleh ada tafsir yang arbiter, lalu bagaimana mungkin seorang jurnalis tanpa adanya konfirmasi terkait gadungan, bagaimana jika mereka semua memiliki legalitas, serta media mereka terdaftar di Menkumham, ini pastinya wajib dipertanggungjawabkan.
 
Disinggung, tindakan apa yang akan dilakukan terkait berita yang tayang di media tersebut. Pastinya akan kita sikapi lebih lanjut, mungkin esok atau lusa kita akan komunikasi dengan Aparat Penegak Hukum, terang Iwan, selaku Ketua Forum Wartawan Bogor Bersatu, saat disambangi di kediamannya, perumahan Bilabong, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, pada Rabu (23/06).

Tempat terpisah, Ketua DPP SPRI sekaligus Ketua DPI, Heintje G. Mandagie, saat dimintai tanggapan terkait hal ini mengatakan, jika wartawan dari media berbadan hukum dituding ilegal dan abal-abal, maka itu sama saja menuding SK AHU MENKUMHAM abal-abal dan ilegal.

"UU PERS sudah jelas menentukan syarat mendirikan media adalah Berbadan Hukum, jadi pernyataan Bupati tersebut tendensius dan menghina pers serta melecehkan SK AHU MENKUMHAM RI, ’ ujar Heintje, lewat chat WhatShap, Selasa (22/6).

Sambungnya, “Saya selaku Ketum DPP SPRI dan Ketua DPI meminta Bupati segera meminta maaf atas pernyataannya dan meminta kawan-kawan wartawan yang merasa dilecehkan silakan membuat laporan Polisi.”

Seperti diketahui, pasca aksi demo damai di depan Kantor DPRD Kab.Bogor pada hari Senin (21/6) oleh beberapa kelompok organisasi Pers yang bergabung dalam Aliansi Insan Pers Bogor Raya (AIPBR), menimbulkan berbagai komentar. Hal ini terlihat dari tayangan beberapa di media online di Kab.Bogor yang notabene nya tidak merujuk kepada kode etik jurnalistik dan tidak berimbang. (Tim)



Kab.Bogor
Lukman Hakim

Lukman Hakim

Previous Article

Gandeng KPK dan Kejari, Bapenda Kota Bogor...

Next Article

LAKSI : Usut Tuntas Aliran Dana Asing ke...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 361

Postingan Tahun ini: 956

Registered: Jan 24, 2021

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 263

Postingan Tahun ini: 2157

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide. B

Herman Djide. B verified

Postingan Bulan ini: 263

Postingan Tahun ini: 2181

Registered: Sep 22, 2020

Agung widodo

Agung widodo

Postingan Bulan ini: 216

Postingan Tahun ini: 440

Registered: Jun 16, 2021

Profle

Joni Hermanto

Takut Muatan Terbalik. Supir Truk Tambal Lubang Jalan Dengan Uang Pribadi
18 Laptop SMPN 2 Panti Raib Dicuri, Sat Reskrim Polres Pasaman Ringkus Tersangka
Ini Dia Inseminator Terbaik di Tolo Bakal Mewakili Jeneponto ke Jakarta
Kadis Pendidikan Pangkep Sabrun: Semua Guru Honorer Berpeluang Jadi P3K 2021

Follow Us

Recommended Posts

Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Minta Pemerintah Lobi Arab Saudi untuk Pastikan Pelaksanaan Umrah
Pengamanan Objek Wisata Bagian Tugas Pokok Polri dalam Menjaga Kondusifitas Wilayah
Kapolres Ciamis Cek Kesiapan Rekayasa Jalur di Objek Wisata Pangandaran
Anggota Komisi IX, DPR RI, Hasnah Syam Pantau SOP Pencegahan Covid-19 di Bandara Soekarno Hatta 
Tim Waslai Nilai  Akhir Tanaman RHL di Hutan Perhutani Majalengka